JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandupraja mengungkapkan, ada pemerintah daerah yang nyaris bangkrut secara teoretis. Pemerintah daerah (pemda) tersebut, katanya, sudah tidak bisa membayar gaji karyawannya sekian bulan. Hal itu disampaikan Adnan dalam jumpa pers terkait hasil pertemuan KPK dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Sangat terkejut bahwa ternyata ada sebagian pemda yang secara teoretis nyaris bangkrut. Itu miris sekali," kata Adnan.
Namun, dia mengaku lupa pemda mana yang dimaksudnya itu. Adnan hanya menyebut, pemda yang nyaris bangkrut itu berada di Jawa. "Nanti bisa cek ke staf saya, tapi itu fakta yang tidak bisa diabaikan karena mismanagement,†tambahnya.
Seusai jumpa pers, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional itu mengatakan bahwa kemungkinan pemda tersebut nyaris bangkrut karena kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran. Berdasarkan kajian KPK, sebagian pemda belum berhasil menyusun anggarannya dengan baik. Misalnya, kata Adnan, pengalokasian biaya untuk pembayaran staf yang lebih besar dari belanja modal.
"Ini sangat memprihatinkan. Kita tahu biasanya ketika seorang kepala daerah terpilih, dia membawa kru-nya sehingga semakin besar jumlah staf di pemda," tutur Adnan.
Dia pun mencontohkan pemda yang dianggap baik dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APDB). Menurut Adnan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar) cukup baik dalam menyusun alokasi anggaran yang ideal. "Pemrov Jabar melakukan pensiun dini sehingga akhirnya antara staf-pemda dan anggaran untuk membiayai staf dengan anggaran belanja modal menjadi ideal," ujarnya.
Melihat masih adanya pemda yang belum berhasil menyusun APBD dengan baik tersebut, KPK membuat rencana aksi di sejumlah wilayah dengan melakukan kajian, kemudian memperbaiki sistem daerah tersebut. Adapun daerah yang menjadi salah satu percontohan adalah Pemrov DKI Jakarta. Untuk itulah, KPK mengadakan pertemuan dengan Jokowi hari ini.
Salah satu topik diskusi dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan penyusunan APBD. "Kemudian apakah kita akan terus memantau pilkada di tempat lain, mengingat ada 33 provinsi dan sekian banyak kabupaten/kota. Kita hanya memilih beberapa wilayah yang menurut kita akan menjadi perhatian publik," ujar Adnan.
SUMBER
Quote:Original Posted By spiritoftheday â–º
pan mau pilkadut , udah iklan habis2 an kalau kalah kan repot
btw gak abis pikir..
dulu waktu awal2 iklan gak gitu gencar aher iklan gak ada tag namanya "aher gubernur jawa barat"
setelah itu iklan membabi buta keluar tag nama nya "aher gubernur jawa barat"
setelah di kritik wujudnya ilang cuman suaranya doang iklanya jarang keluar
sekarang gak pernah keluar sama sekali iklannya
kira kira kenapa ya
Ini contoh haji muhidin di kaskus, ngeliat gubernur daerah gue punya prestasi lgsung sinis , emg ga boleh jabar punya prestasi ??!!
Quote:Original Posted By subupun â–º
Ah...mana mungkin daerah yg dipimpin gubernur dari pks bisa bagus..
Pasti pencitraan nih..
Pasti medianya dibayar...
Pasti kpk nya dan disogok..
Pokoknya nggak mungkin ada daerah yg bagus kalau dipimpin orang pks..
sangat jelas komen bernadaHAJI MUHIDINN, sinis banget ngeliat prestasi orang ...
Quote:Original Posted By spiritoftheday â–º
JAKARTA - Kedatangan beberapa petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan tanda tanya besar. Tidak sedikit pihak yang menilai jika kunjungan tersebut bertujuan untuk membicarakan beberapa kasus korupsi yang menerpa kader PKS.
Pasalnya, beberapa kader PKS sering disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus. Diantaranya adalah Tamsil Linrung yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini sering disebut terlibat dalam kasus korupsi di beberapa proyek di DPR.
Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan)Suswono juga termasuk satu diantara tiga kementerian yang telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK beberapa waktu lalu, atas dugaan kongkalikong untuk melakukan praktek korupsi. Namun hal itu dibantah oleh politisi senior PKS, Hidayat Nurwahid.
"Kunjungan kami tidak terkait orang per orang. Kami sudah mengusulkan pertemuan ini sejak seminggu lalu. Tidak terkait dengan apapun dan siapapun. Cukup lama kami mengagendakan untuk bersilaturahim dengan KPK," jelasnya di Kantor KPK, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Terkait beberapa kader partainya yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi, Hidayat menjelaskan jika pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.
"Kami sepenuhnya mempercayakan penegakan hukum oleh KPK. Siapapun kalau terbukti ya silakan. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan KPK. Siapapun harus tunduk pada hukum. Kami akan mengikuti penegakan hukum," tegasnya.
(put)
http://news.okezone.com/read/2012/12...n-lobi-politik
KPK Awasi Pembahasan APBD Jabar
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG --Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengawasi proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jabar tahun 2012 yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat.
Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Hernida, di Kota Bandung, Kamis, menuturkan pengawasan oleh KPK dan BPKP dalam pembahasan APBD Jabar tahun ini sudah dilakukan semenjak tanggal 23 Juli 2012.
"Posisi KPK dan BPKP hadir untuk mengawasi di setiap kegiatan kedewanan. Dan Selama ini, KPK memiliki program ingin mengetahui proses pembahasan APBD Jabar lebih dalam," kata Ida.
Alasan dilibatkannya BPKP oleh KPK dalam pengawasan dan pembahasan APBD Jabar, kata Ida, karena terbatas personil di tubuh KPK sehingga minta bantuan ke BPKP. "Jadi suratnya itu memang dari BPKP ke kami (DPRD Jabar), namun tetap ada lampiran dari KPK," ungkap Ida.
Pihaknya menjelaskan, dalam Surat Perintah Tugas Nomor SPT-1909/10-14/07/2012 yang ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Handoyo Sudraja, lembaga tersebut menugaskan melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov dan DPRD Jabar.
Dikatakan Ida, surat tersebut ditindaklanjuti oleh BPKP dengan Surat Perintah Tugas Nomor S-5117/PW10/3/2012. "Dan mereka mulai bekerja pada 23 Juli dengan masa kerja selama 20 hari kerja. Kemudian ada 21 orang disebar ke seluruh Jabar," katanya.
Diutarakannya, sudah ada tiga orang petugas KPK yang mengikuti kegiatan DPRD Jawa Barat dan hal tersebut direspons positif oleh Ketua DPRD dan anggota lainnya."Bahkan langsung menyosialisasikan dalam Rakorpim. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang keberatan," ujar Ida.
http://news.loveindonesia.com/id/new...san-apbd-jabar
serangan balik dari haji muhidin yangAMAT SINISdengan prestasi daerah gue haha ....
Quote:Original Posted By salikcell â–º
yg ane rasa ya sebelum jokowi brlakukan wacana puskesmas rawat inap, aher di jabar sudah mulai 2 tahun ini berlakukan ini g tanggung2 puskesmas tiap kecamatan wajib ada rawat inap kalau tidak muat direhab, puskesmas murah untuk semua kalangan, jalan provinsi bagus
ibu melahirkan gratis cuma syarat KTP dan KK
cuma media yg memblow up jokowi terlalu berlebihan, hiperbolanya jokowi kentut saja diliput awak media, gak jauh seperti SBY dulu yg diblow up media sebelum dia jadi presiden. anehnya kalau diblow up disebut biasa tapi kalau misal bukan jokowi yg diliput dikatakan pencitraan
pathetic!
Quote:Original Posted By salikcell â–º
hehe kalau bandung ya tanggung jawab walikota dan bupati beda dgn DKI yg seluruhnya tanggung jawab gubernur. Dada emang parah korupsinya, di balik nama PERSIB yg selaludia bawa2 ::0, jalan bandung dalam hal ini jalan kota mesti PERSIB udah lepas APBD tetep aje bolong2, noh uang APBD bandung yg besar itu dikemanakan? atau misal kabupaten bandung yg banyak dapat uang dr pengusaha garmen?
ane sih liat jalan2 yg memang tanggung jawab provinsi, kebetulan ane tinggal di jalur selatan Jabar jadi tau perkembangan jalan2 itu sebelum dan setelah aher menjabat.. ane faktual aje ye perubahannya 180 derajat tanpa blow up media
kalau jalur utara ane gk tau, ane tau yg ane liat dan rasakan saja sih gk pake tambah2
Quote:Original Posted By Flamigo â–º
Soal jalan di jalur selatan, saya setuju. Dulu saat maen ke Tasik dari jogja naik motor, begitu masuk wilayah jawa barat jalannya mulus, apalagi di kota banjar-nya benar-benar terasa beda aspalnya
beda ma tetangga sebelah yg punya kilang pertamina 
tpi itu setahun yang lalu moga-moga aja sekarang tambah bagus lagi.
Quote:Original Posted By freakysvanovsk â–º
ane demen nih liat page2 2 dan 3
pendapat agan2 pada objektif
yg orang jabar pada komen faktual
sekaligus objektif tanpa membeda-bedakan si anu dari partai mana
ane kebetulan orang jabar juga dari Bogor
untuk hal2 yg jadi wewenangnya pemprov keknya cukup baik dah
kebetulan ane jg lg njalanin kerjaan pemetaan investasi infrastruktur
untuk koridor jawa, jabar bisa dibilang aktiv merencanakan infrastruktur yg dapat dikerjasamakan dgn swasta
dibandingkan dgn provinsi lain, jabar lebih siap untuk implementasi
tapi klo ttg Bogor sendiri.....
ane rada kurang sreg sebenernya sama ketanggapan pemda ataupun pemkot Bogor
kesaksian dari masyarakat
"Sangat terkejut bahwa ternyata ada sebagian pemda yang secara teoretis nyaris bangkrut. Itu miris sekali," kata Adnan.
Namun, dia mengaku lupa pemda mana yang dimaksudnya itu. Adnan hanya menyebut, pemda yang nyaris bangkrut itu berada di Jawa. "Nanti bisa cek ke staf saya, tapi itu fakta yang tidak bisa diabaikan karena mismanagement,†tambahnya.
Seusai jumpa pers, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional itu mengatakan bahwa kemungkinan pemda tersebut nyaris bangkrut karena kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran. Berdasarkan kajian KPK, sebagian pemda belum berhasil menyusun anggarannya dengan baik. Misalnya, kata Adnan, pengalokasian biaya untuk pembayaran staf yang lebih besar dari belanja modal.
"Ini sangat memprihatinkan. Kita tahu biasanya ketika seorang kepala daerah terpilih, dia membawa kru-nya sehingga semakin besar jumlah staf di pemda," tutur Adnan.
Dia pun mencontohkan pemda yang dianggap baik dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APDB). Menurut Adnan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar) cukup baik dalam menyusun alokasi anggaran yang ideal. "Pemrov Jabar melakukan pensiun dini sehingga akhirnya antara staf-pemda dan anggaran untuk membiayai staf dengan anggaran belanja modal menjadi ideal," ujarnya.
Melihat masih adanya pemda yang belum berhasil menyusun APBD dengan baik tersebut, KPK membuat rencana aksi di sejumlah wilayah dengan melakukan kajian, kemudian memperbaiki sistem daerah tersebut. Adapun daerah yang menjadi salah satu percontohan adalah Pemrov DKI Jakarta. Untuk itulah, KPK mengadakan pertemuan dengan Jokowi hari ini.
Salah satu topik diskusi dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan penyusunan APBD. "Kemudian apakah kita akan terus memantau pilkada di tempat lain, mengingat ada 33 provinsi dan sekian banyak kabupaten/kota. Kita hanya memilih beberapa wilayah yang menurut kita akan menjadi perhatian publik," ujar Adnan.
SUMBER
Quote:Original Posted By spiritoftheday â–º
pan mau pilkadut , udah iklan habis2 an kalau kalah kan repot
btw gak abis pikir..
dulu waktu awal2 iklan gak gitu gencar aher iklan gak ada tag namanya "aher gubernur jawa barat"
setelah itu iklan membabi buta keluar tag nama nya "aher gubernur jawa barat"
setelah di kritik wujudnya ilang cuman suaranya doang iklanya jarang keluar
sekarang gak pernah keluar sama sekali iklannya
kira kira kenapa ya
Ini contoh haji muhidin di kaskus, ngeliat gubernur daerah gue punya prestasi lgsung sinis , emg ga boleh jabar punya prestasi ??!!
Quote:Original Posted By subupun â–º
Ah...mana mungkin daerah yg dipimpin gubernur dari pks bisa bagus..
Pasti pencitraan nih..
Pasti medianya dibayar...
Pasti kpk nya dan disogok..
Pokoknya nggak mungkin ada daerah yg bagus kalau dipimpin orang pks..
sangat jelas komen bernadaHAJI MUHIDINN, sinis banget ngeliat prestasi orang ...
Quote:Original Posted By spiritoftheday â–º
JAKARTA - Kedatangan beberapa petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan tanda tanya besar. Tidak sedikit pihak yang menilai jika kunjungan tersebut bertujuan untuk membicarakan beberapa kasus korupsi yang menerpa kader PKS.
Pasalnya, beberapa kader PKS sering disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus. Diantaranya adalah Tamsil Linrung yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini sering disebut terlibat dalam kasus korupsi di beberapa proyek di DPR.
Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan)Suswono juga termasuk satu diantara tiga kementerian yang telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK beberapa waktu lalu, atas dugaan kongkalikong untuk melakukan praktek korupsi. Namun hal itu dibantah oleh politisi senior PKS, Hidayat Nurwahid.
"Kunjungan kami tidak terkait orang per orang. Kami sudah mengusulkan pertemuan ini sejak seminggu lalu. Tidak terkait dengan apapun dan siapapun. Cukup lama kami mengagendakan untuk bersilaturahim dengan KPK," jelasnya di Kantor KPK, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Terkait beberapa kader partainya yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi, Hidayat menjelaskan jika pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.
"Kami sepenuhnya mempercayakan penegakan hukum oleh KPK. Siapapun kalau terbukti ya silakan. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan KPK. Siapapun harus tunduk pada hukum. Kami akan mengikuti penegakan hukum," tegasnya.
(put)
http://news.okezone.com/read/2012/12...n-lobi-politik
KPK Awasi Pembahasan APBD Jabar
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG --Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengawasi proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jabar tahun 2012 yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat.
Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Hernida, di Kota Bandung, Kamis, menuturkan pengawasan oleh KPK dan BPKP dalam pembahasan APBD Jabar tahun ini sudah dilakukan semenjak tanggal 23 Juli 2012.
"Posisi KPK dan BPKP hadir untuk mengawasi di setiap kegiatan kedewanan. Dan Selama ini, KPK memiliki program ingin mengetahui proses pembahasan APBD Jabar lebih dalam," kata Ida.
Alasan dilibatkannya BPKP oleh KPK dalam pengawasan dan pembahasan APBD Jabar, kata Ida, karena terbatas personil di tubuh KPK sehingga minta bantuan ke BPKP. "Jadi suratnya itu memang dari BPKP ke kami (DPRD Jabar), namun tetap ada lampiran dari KPK," ungkap Ida.
Pihaknya menjelaskan, dalam Surat Perintah Tugas Nomor SPT-1909/10-14/07/2012 yang ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Handoyo Sudraja, lembaga tersebut menugaskan melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov dan DPRD Jabar.
Dikatakan Ida, surat tersebut ditindaklanjuti oleh BPKP dengan Surat Perintah Tugas Nomor S-5117/PW10/3/2012. "Dan mereka mulai bekerja pada 23 Juli dengan masa kerja selama 20 hari kerja. Kemudian ada 21 orang disebar ke seluruh Jabar," katanya.
Diutarakannya, sudah ada tiga orang petugas KPK yang mengikuti kegiatan DPRD Jawa Barat dan hal tersebut direspons positif oleh Ketua DPRD dan anggota lainnya."Bahkan langsung menyosialisasikan dalam Rakorpim. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang keberatan," ujar Ida.
http://news.loveindonesia.com/id/new...san-apbd-jabar
serangan balik dari haji muhidin yangAMAT SINISdengan prestasi daerah gue haha ....
Quote:Original Posted By salikcell â–º
yg ane rasa ya sebelum jokowi brlakukan wacana puskesmas rawat inap, aher di jabar sudah mulai 2 tahun ini berlakukan ini g tanggung2 puskesmas tiap kecamatan wajib ada rawat inap kalau tidak muat direhab, puskesmas murah untuk semua kalangan, jalan provinsi bagus
ibu melahirkan gratis cuma syarat KTP dan KK
cuma media yg memblow up jokowi terlalu berlebihan, hiperbolanya jokowi kentut saja diliput awak media, gak jauh seperti SBY dulu yg diblow up media sebelum dia jadi presiden. anehnya kalau diblow up disebut biasa tapi kalau misal bukan jokowi yg diliput dikatakan pencitraan
pathetic!
Quote:Original Posted By salikcell â–º
hehe kalau bandung ya tanggung jawab walikota dan bupati beda dgn DKI yg seluruhnya tanggung jawab gubernur. Dada emang parah korupsinya, di balik nama PERSIB yg selaludia bawa2 ::0, jalan bandung dalam hal ini jalan kota mesti PERSIB udah lepas APBD tetep aje bolong2, noh uang APBD bandung yg besar itu dikemanakan? atau misal kabupaten bandung yg banyak dapat uang dr pengusaha garmen?
ane sih liat jalan2 yg memang tanggung jawab provinsi, kebetulan ane tinggal di jalur selatan Jabar jadi tau perkembangan jalan2 itu sebelum dan setelah aher menjabat.. ane faktual aje ye perubahannya 180 derajat tanpa blow up media
kalau jalur utara ane gk tau, ane tau yg ane liat dan rasakan saja sih gk pake tambah2
Quote:Original Posted By Flamigo â–º
Soal jalan di jalur selatan, saya setuju. Dulu saat maen ke Tasik dari jogja naik motor, begitu masuk wilayah jawa barat jalannya mulus, apalagi di kota banjar-nya benar-benar terasa beda aspalnya
beda ma tetangga sebelah yg punya kilang pertamina tpi itu setahun yang lalu moga-moga aja sekarang tambah bagus lagi.Quote:Original Posted By freakysvanovsk â–º
ane demen nih liat page2 2 dan 3
pendapat agan2 pada objektif
yg orang jabar pada komen faktual
sekaligus objektif tanpa membeda-bedakan si anu dari partai mana
ane kebetulan orang jabar juga dari Bogor
untuk hal2 yg jadi wewenangnya pemprov keknya cukup baik dah
kebetulan ane jg lg njalanin kerjaan pemetaan investasi infrastruktur
untuk koridor jawa, jabar bisa dibilang aktiv merencanakan infrastruktur yg dapat dikerjasamakan dgn swasta
dibandingkan dgn provinsi lain, jabar lebih siap untuk implementasi
tapi klo ttg Bogor sendiri.....
ane rada kurang sreg sebenernya sama ketanggapan pemda ataupun pemkot Bogor
kesaksian dari masyarakat
ini dalam rangka pilkada kah?
wehhh...PKS haters bakalan terguncyang nehhhh, KPK malah muji kader terbaik PKS di jabar,,,
NIIPri
NIIPri
Quote:Original Posted By marka.makna â–º
ini dalam rangka pilkada kah?
gak gan , ane warga sipil biasa ... ane orang jabar n ane bangga dengan berita ini ...
ya awak juga dulunya warga jabar. sudak biasa lewat di lajur selatan jawa, dan di jabar memang jalannya lebih mulus
dari wakil ketua KPK langsung itu
pasti wakil ketua kpk nya dari PKS
ga terima ane
Quote:Original Posted By marka.makna â–º
ya awak juga dulunya warga jabar. sudak biasa lewat di lajur selatan jawa, dan di jabar memang jalannya lebih mulus
ooh, salam kenal gans
ane di jabar bagian utara niQuote:Original Posted By cacadoslato5 â–º
dari wakil ketua KPK langsung itu
pasti wakil ketua kpk nya dari PKS
ga terima ane
haha , sabar gans :
jaminan thread sepi gan,yg berbau PKS!!
kalo berita jelek bakal rame
kalo berita jelek bakal rame
Quote:Original Posted By marka.makna â–º
ya awak juga dulunya warga jabar. sudak biasa lewat di lajur selatan jawa, dan di jabar memang jalannya lebih mulus
biasanya jalur banjar yang lebih ancur jalannya daripada jalur cilacap
tapi sekarang malah berbalik gan
jalur sukabumi pun sekarang dah mendingan daripada kemarin2
pencitraan aher bukan ya..
Quote:Original Posted By call_me_akhi â–º
jaminan thread sepi gan,yg berbau PKS!!
kalo berita jelek bakal rame
haha masa c gans ??
Quote:Original Posted By call_me_akhi â–º
jaminan thread sepi gan,yg berbau PKS!!
kalo berita jelek bakal rame
selamat datang di BP
Kalo emang Jabar terbaik, knapa DKI yang dijadiin percontohan ?
JAKARTA - Kedatangan beberapa petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan tanda tanya besar. Tidak sedikit pihak yang menilai jika kunjungan tersebut bertujuan untuk membicarakan beberapa kasus korupsi yang menerpa kader PKS.
Pasalnya, beberapa kader PKS sering disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus. Diantaranya adalah Tamsil Linrung yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini sering disebut terlibat dalam kasus korupsi di beberapa proyek di DPR.
Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan)Suswono juga termasuk satu diantara tiga kementerian yang telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK beberapa waktu lalu, atas dugaan kongkalikong untuk melakukan praktek korupsi. Namun hal itu dibantah oleh politisi senior PKS, Hidayat Nurwahid.
"Kunjungan kami tidak terkait orang per orang. Kami sudah mengusulkan pertemuan ini sejak seminggu lalu. Tidak terkait dengan apapun dan siapapun. Cukup lama kami mengagendakan untuk bersilaturahim dengan KPK," jelasnya di Kantor KPK, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Terkait beberapa kader partainya yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi, Hidayat menjelaskan jika pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.
"Kami sepenuhnya mempercayakan penegakan hukum oleh KPK. Siapapun kalau terbukti ya silakan. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan KPK. Siapapun harus tunduk pada hukum. Kami akan mengikuti penegakan hukum," tegasnya.
(put)
http://news.okezone.com/read/2012/12...n-lobi-politik
KPK Awasi Pembahasan APBD Jabar
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG --Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengawasi proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jabar tahun 2012 yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat.
Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Hernida, di Kota Bandung, Kamis, menuturkan pengawasan oleh KPK dan BPKP dalam pembahasan APBD Jabar tahun ini sudah dilakukan semenjak tanggal 23 Juli 2012.
"Posisi KPK dan BPKP hadir untuk mengawasi di setiap kegiatan kedewanan. Dan Selama ini, KPK memiliki program ingin mengetahui proses pembahasan APBD Jabar lebih dalam," kata Ida.
Alasan dilibatkannya BPKP oleh KPK dalam pengawasan dan pembahasan APBD Jabar, kata Ida, karena terbatas personil di tubuh KPK sehingga minta bantuan ke BPKP. "Jadi suratnya itu memang dari BPKP ke kami (DPRD Jabar), namun tetap ada lampiran dari KPK," ungkap Ida.
Pihaknya menjelaskan, dalam Surat Perintah Tugas Nomor SPT-1909/10-14/07/2012 yang ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Handoyo Sudraja, lembaga tersebut menugaskan melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov dan DPRD Jabar.
Dikatakan Ida, surat tersebut ditindaklanjuti oleh BPKP dengan Surat Perintah Tugas Nomor S-5117/PW10/3/2012. "Dan mereka mulai bekerja pada 23 Juli dengan masa kerja selama 20 hari kerja. Kemudian ada 21 orang disebar ke seluruh Jabar," katanya.
Diutarakannya, sudah ada tiga orang petugas KPK yang mengikuti kegiatan DPRD Jawa Barat dan hal tersebut direspons positif oleh Ketua DPRD dan anggota lainnya."Bahkan langsung menyosialisasikan dalam Rakorpim. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang keberatan," ujar Ida.
http://news.loveindonesia.com/id/new...san-apbd-jabar
Pasalnya, beberapa kader PKS sering disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus. Diantaranya adalah Tamsil Linrung yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini sering disebut terlibat dalam kasus korupsi di beberapa proyek di DPR.
Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan)Suswono juga termasuk satu diantara tiga kementerian yang telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK beberapa waktu lalu, atas dugaan kongkalikong untuk melakukan praktek korupsi. Namun hal itu dibantah oleh politisi senior PKS, Hidayat Nurwahid.
"Kunjungan kami tidak terkait orang per orang. Kami sudah mengusulkan pertemuan ini sejak seminggu lalu. Tidak terkait dengan apapun dan siapapun. Cukup lama kami mengagendakan untuk bersilaturahim dengan KPK," jelasnya di Kantor KPK, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Terkait beberapa kader partainya yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi, Hidayat menjelaskan jika pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.
"Kami sepenuhnya mempercayakan penegakan hukum oleh KPK. Siapapun kalau terbukti ya silakan. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan KPK. Siapapun harus tunduk pada hukum. Kami akan mengikuti penegakan hukum," tegasnya.
(put)
http://news.okezone.com/read/2012/12...n-lobi-politik
KPK Awasi Pembahasan APBD Jabar
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG --Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengawasi proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jabar tahun 2012 yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat.
Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Hernida, di Kota Bandung, Kamis, menuturkan pengawasan oleh KPK dan BPKP dalam pembahasan APBD Jabar tahun ini sudah dilakukan semenjak tanggal 23 Juli 2012.
"Posisi KPK dan BPKP hadir untuk mengawasi di setiap kegiatan kedewanan. Dan Selama ini, KPK memiliki program ingin mengetahui proses pembahasan APBD Jabar lebih dalam," kata Ida.
Alasan dilibatkannya BPKP oleh KPK dalam pengawasan dan pembahasan APBD Jabar, kata Ida, karena terbatas personil di tubuh KPK sehingga minta bantuan ke BPKP. "Jadi suratnya itu memang dari BPKP ke kami (DPRD Jabar), namun tetap ada lampiran dari KPK," ungkap Ida.
Pihaknya menjelaskan, dalam Surat Perintah Tugas Nomor SPT-1909/10-14/07/2012 yang ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Handoyo Sudraja, lembaga tersebut menugaskan melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov dan DPRD Jabar.
Dikatakan Ida, surat tersebut ditindaklanjuti oleh BPKP dengan Surat Perintah Tugas Nomor S-5117/PW10/3/2012. "Dan mereka mulai bekerja pada 23 Juli dengan masa kerja selama 20 hari kerja. Kemudian ada 21 orang disebar ke seluruh Jabar," katanya.
Diutarakannya, sudah ada tiga orang petugas KPK yang mengikuti kegiatan DPRD Jawa Barat dan hal tersebut direspons positif oleh Ketua DPRD dan anggota lainnya."Bahkan langsung menyosialisasikan dalam Rakorpim. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang keberatan," ujar Ida.
http://news.loveindonesia.com/id/new...san-apbd-jabar
Quote:Original Posted By sirkus_keliling â–º
Kalo emang Jabar terbaik, knapa DKI yang dijadiin percontohan ?
pan mau pilkadut , udah iklan habis2 an kalau kalah kan repot
btw gak abis pikir..
dulu waktu awal2 iklan gak gitu gencar aher iklan gak ada tag namanya "aher gubernur jawa barat"
setelah itu iklan membabi buta keluar tag nama nya "aher gubernur jawa barat"
setelah di kritik wujudnya ilang cuman suaranya doang iklanya jarang keluar
sekarang gak pernah keluar sama sekali iklannya
kira kira kenapa ya
Quote:Original Posted By spiritoftheday â–º
pan mau pilkadut , udah iklan habis2 an kalau kalah kan repot
btw gak abis pikir..
dulu waktu awal2 iklan gak gitu gencar aher iklan gak ada tag namanya "aher gubernur jawa barat"
setelah itu iklan membabi buta keluar tag nama nya "aher gubernur jawa barat"
setelah di kritik wujudnya ilang cuman suaranya doang iklanya jarang keluar
sekarang gak pernah keluar sama sekali iklannya
kira kira kenapa ya
Sori gan ane gk sependapat
gw sih berbaik sangka ama wakil ketua KPK, masa iya sih,,,,
Selamat deh buat PeKaeS
Quote:Original Posted By sirkus_keliling â–º
Kalo emang Jabar terbaik, knapa DKI yang dijadiin percontohan ?
Jokowi mungkn yang minta , kalo Jabar mah emg udah jd contoh kali gan
yg ane rasa ya sebelum jokowi brlakukan wacana puskesmas rawat inap, aher di jabar sudah mulai 2 tahun ini berlakukan ini g tanggung2 puskesmas tiap kecamatan wajib ada rawat inap kalau tidak muat direhab, puskesmas murah untuk semua kalangan, jalan provinsi bagus
ibu melahirkan gratis cuma syarat KTP dan KK
cuma media yg memblow up jokowi terlalu berlebihan, hiperbolanya jokowi kentut saja diliput awak media, gak jauh seperti SBY dulu yg diblow up media sebelum dia jadi presiden. anehnya kalau diblow up disebut biasa tapi kalau misal bukan jokowi yg diliput dikatakan pencitraan
pathetic!
ibu melahirkan gratis cuma syarat KTP dan KK
cuma media yg memblow up jokowi terlalu berlebihan, hiperbolanya jokowi kentut saja diliput awak media, gak jauh seperti SBY dulu yg diblow up media sebelum dia jadi presiden. anehnya kalau diblow up disebut biasa tapi kalau misal bukan jokowi yg diliput dikatakan pencitraan
pathetic!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar