Langsung aja deh gan
Spoilerfor Korupsi:
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[1]
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
penggelapan dalam jabatan;
pemerasan dalam jabatan;
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
Kondisi yang mendukung munculnya korupsi
• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)
• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".
Bentuk-bentuk penyalahgunaan
Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.
Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan
Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.
Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan.
Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan ttg korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional di tahun 2001 adalah sebagai berikut:Australia,Kanada,Denmark,Finlandia,Islandia,Luxemburg,Belanda,Selan dia Baru,Norwegia,Singapura,Swedia,Swiss,Israel
Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah: Azerbaijan,Bangladesh,Bolivia,Kamerun,Indonesia,Irak,Kenya,Nigeria,Pakistan ,Rusia,Tanzania,Uganda,Ukraina
Namun demikian, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada)
Sumbangan kampanye dan "uang haram"
Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi.
Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.
Tuduhan korupsi sebagai alat politik
Sering terjadi dimana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.
Mengukur korupsi
Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
penggelapan dalam jabatan;
pemerasan dalam jabatan;
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
Kondisi yang mendukung munculnya korupsi
• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)
• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".
Bentuk-bentuk penyalahgunaan
Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.
Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan
Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.
Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan.
Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan ttg korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional di tahun 2001 adalah sebagai berikut:Australia,Kanada,Denmark,Finlandia,Islandia,Luxemburg,Belanda,Selan dia Baru,Norwegia,Singapura,Swedia,Swiss,Israel
Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah: Azerbaijan,Bangladesh,Bolivia,Kamerun,Indonesia,Irak,Kenya,Nigeria,Pakistan ,Rusia,Tanzania,Uganda,Ukraina
Namun demikian, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada)
Sumbangan kampanye dan "uang haram"
Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi.
Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.
Tuduhan korupsi sebagai alat politik
Sering terjadi dimana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.
Mengukur korupsi
Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.
Spoilerfor Tanggapan:
Menurut ane harusnya koruptor tuh lebih baik dimiskinkan,dipermalukan didepan umum lalu dipancung aja didepan masyarakat biar pada takut jadi ga ada yang korupsi lagi
Ane Tolong banget minta di
biar semua kaskuser bisa memberikan aspirasinyaKomen terkreatif bakal masuk pejwan
Spoilerfor komen kaskuser:
Quote:Original Posted By anisaputri.sh â–º
kalo kata ane sih gan, dijadiin kismin aja... jangan biarin ntu keluarga koruptor makin bahagia ama uang rakyat.. sikat abis tu harta koruptor...
Quote:Original Posted By RhontoKz â–º
di tusbol ama maho....
Quote:Original Posted By diel130689 â–º
suruh joget IWAK PEYEK SEUMUR HIDUP di atas Gedung MPR..
Quote:Original Posted By saprolgebleks â–º
sekali korupsi potong sampai pergelangan tangan kiri..
blum kapok jg...
korupsi lagi potong sampai sikut tangan kiri...
masih belum kapok...
potong sampai pergelangan tangan kanan...
masih ngeyel jg...
potong sampai sikut tangan kanan...
masih mau korupsi...????
potong sampai pergelangan kaki iri..
kalo masih brani koripsi lanjutkan kaki seperti tangan..
Quote:Original Posted By DagingJepit â–º
potong tititnya
Quote:Original Posted By rwidanto40 â–º
kalo koruptor ringan, cukup penjara seumur hidup
kalo koruptor berat, hukuman mati
Quote:Original Posted By Migrad â–º
tiap hari minggu kerja bakti membersihkan kota sendirian/sesama koruptor
selama seumur hidup
biar nyaho tuh, hari libur disuruh kerja bakti, tiap minggu pulak
Quote:Original Posted By wiski.dumb â–º
hukumannya dimiskinkan, lalu disuruh mijitin orang indonesia dari rakyat kalangan bawah, menengah, keatas, baik dari bayi,orang gila, ampek kakek2 bangkotan (alias menyeluruh) minimal mijitinnya tiap 1 orang 3 jam
Quote:Original Posted By danen.lukman â–º
gak usah kejem-kejem, cukup di silet-silet... terus di siremin minyak panas, terus di rendem di peresan aer jeruk nipis, garem, cuka... gitu aja
Quote:Original Posted By genun â–º
siksa didunia dan neraka gan
:Quote:Original Posted By pidunks â–º
hukuman koruptor seharusnya lebih berat dari pembunuh, karena koruptor sejatinya juga pembunuh rakyat, lihat golongan orang - orang miskin yang seharusnya mendapatkan haknya. sehingga stres karena masalah ekonomi dan akhirnya bunuh diri.
koruptor = pembunuh rakyat
Quote:Original Posted By candrachonk â–º
Kalo menurut ane mending yang namanya koruptor di sita seluruh kekayaan,dikucilkan,sama misal nyari kerjaan di black list aja biar ga bisa dapet kerjaan seumur hidup,jadi mereka bakal tersiksa,juga bikin orang yang mau koruptor takut buat melakukan koruptor
Quote:Original Posted By rivalmr â–º
klo menurut ane dihukum mati gan, dengan cara ditembak. klo mau didepan publik lebih bagus gan.
knp harus hukum mati?
KORUPTOR itu lebih parah dari TERORIS gan...
koruptor itu membunuh rakyat secara tidak langsung, knp ane bilang gitu. misalnya uang buat biaya rumah sakit orang miskin dikorupsi. terus ada orang miskin yg masuk rumah sakit, karena subsidi untuk orang miskin sedikit (gara2 dikorupsi) jadi nga bsa di obati deh. trus klo meninggal salah sapa gan? dah jelas yg korupsi gan.
Quote:Original Posted By TraderFXbandung â–º
di miskinkan di bugilin di tengah kota..
Quote:Original Posted By turanz â–º
mnurut gw...
korup jutaan-puluhan juta potong tangan sblah
korup ratusan juta potong tangan kiri-kanan
korup miliaran-triliunan jgn pk mikir2..tembak mati aja lsg(mukanya dikasih liat ke public klo itu bner si sang koruptor)...ga ush pk HAM2n lah...
Quote:Original Posted By letzs_88 â–º
ditusuk mulai dari paru2 jantung, hari, lambung, usus, tapi gak dibiarin mati dulu, caranya pake kursi listrik
Quote:Original Posted By b3goloe â–º
kalau menurut saya dimiskin kan. Disita harta nya buat negara, baik itu hasil korupsi atau pun bukan. Dan buat patung yang menyerupai koruptor tersebut dengan posisi berlutut tangan terborgol beserta keterangan yang di korupsi,tahun dan nama koruptor. Patung tersebut ditaruh ditempat keramaian mungkin ancol, monas dll. Dan ditulis '' jika anda meludahi dan melempari patung ini, anda mendukung pemberantasan korupsi di indonesia'' jadi ada efek jera, malu, sampe anak, cucu, cicit koruptor.
Quote:Original Posted By Ghost08 â–º
menurut ane ada 4 gan
1. potong tangan sesuai syariat islam
2. kembalikan uang negara yang di korupsi seutuhnya
3. seumur hidup
4. hukuman mati
Quote:Original Posted By Deltacore â–º
buang ke pulau aja gan biar berusaha idup sendiri...biar lebih ngrasain gimana jadi orang yang dibawah....
Uang dari atas ko diembat
Buat bangun daerah woy!jangan dimakan.
Quote:Original Posted By babymilos â–º
jangan dipenjara gan percuma soalnya yang dipenjara smuanya pada hidup enak gan disogok smua..masukin penjara yg bener2 penjara gan diluar pulau gan diasingkan biar merasakan siksaan neraka gan
Quote:Original Posted By julfat â–º
Kalo menurut ane sesuaikan jumlah korupsi dengan hukumannya. Misalnya ya (ingat! misal
) :- Korupsi <200jt = dijeblosin kedlm penjara trus dimiskinin (sebelum masuk penjara diarak dulu dari rumahnye ke rutan
).- Korupsi >200jt = pake hukum Islam, maen potong tangan. Abis itu dibikin miskin, tarik semua aset yang dia punya
Itu menurut ane aja, gan
Quote:Original Posted By Megalomon â–º
masukin kandang yang isinya macan liar yang gak di kasih makan selama 7 hari sambil diputerin lagu iwak peyek,,,,
Quote:Original Posted By zizyxe â–º
disuruh nari-nari didepan umum..didandani kayak topeng monyet...trus penjaranya penjara binatang..,coz koruptor lebih mirip binatang daripada manusia..
Quote:Original Posted By Fajareareo â–º
TUSBOL PAKEK LINGGIS GAN BOKONG NYA
Quote:Original Posted By ite29 â–º
sediain 1000 lubang kubur gan, yang korupsi gantung,
mayatnya dikubur di satu TPU, namanya TPU KORUPTOR,
pasti bakal jera tu koruptor sama keluarganya
Quote:Original Posted By si.newbie â–º
dicabut jarinya setiap korupsi gan
Quote:Original Posted By b.djokonugroho â–º
Disita semua kekayaannya, dan selama 7 generasi ke bawah anak-anaknya ga boleh sekolah sama ga boleh ngelamar kerja.. Biar jadi gembel dijalanan..
Jadi nanti kan yang menghukum dia anak-anak dan keturunannya sendiri, mereka pasti menyalahkan si Bapak yang menyebabkan hidup mereka jadi susah kaya gini.. Padahal klo si Bapak ga korupsi mereka bisa bebas mengejar impian mereka..
ALASAN:
Jaman sekarang, orang udah ga takut dengan persepsi orang lain dan hukum.. Biar kata dipenjara atau dicibir sama orang sedunia juga klo masih pegang duit banyak dan masih disayang sama keluarga, ga ada masalah..
Tapi klo resikonya jatuh miskin sampe 7 turunan, biarpun hatinya dari beton juga ane rasa ga ada orang tua yang bakal tega..
Klo resikonya cuma dipenjara ato dihukum mati, mereka masih bisa berpikiran begini: "biarin deh gw dipenjara ato dihukum mati, yang penting anak-istri bisa hidup mewah sampe 7 turunan!"
Tp klo dia harus nggembel, plus anak-cucunya juga harus nggembel.. Pasti dia bakal mikir 1000x sebelum memutuskan untuk korupsi!
Taro page one dong TS, kali bisa jd inspirasi untuk membuat peraturan baru!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar