Mau Izinkan Wanita Bekerja!
Tokoh Agama Ancam Kirim 'Doa Maut' ke Menaker Arab Saudi
27/12/2012 16:34
Adel Fakeih, Menaker Arab Saudi
Liputan6.com, Riyadh : Niat Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, membuka lapangan kerja untuk perempuan, terutama di toko pakaian dalam dan kosmetik, ternyata menuai reaksi negatif dari sejumlah tokoh agama. Seperti dimuat situs Al Arabiya, Rabu (26/12/2012) waktu setempat, sekelompok ulama mengancam akan mengirimkan "doa mematikan". Tujuannya, Menteri Adel Fakeih bernasib sama dengan pendahulunya, Ghazi al-Gosaibi, yang meninggal dunia akibat sakit kanker pada 2010.
Saat rapat di Kementerian Tenaga Kerja Selasa lalu, sekitar 200 pemuka agama menuding Adel Fakeih sedang menjalankan rencana "westernisasi". Mereka memintanya untuk melarang perempuan bekerja di toko pakaian dalam, atau ia akan menghadapi doa yang bisa membahayakan jiwanya. Pada 2011, Kementerian memutuskan mengganti salesman pria dengan perempuan di toko pakaian dalam. Selain membuka lapangan kerja untuk perempuan, sekaligus untuk memenuhi permintaan para kaum hawa yang malu berat membeli pakaian intimnya itu dari penjual lawan jenis.
Selama rapat tersebut, tokoh melancarkan serangan bertubi, hanya sedikit waktu bagi Menaker untuk menjelaskan keputusannya itu, termasuk efek positifnya bagi perekonomian Saudi. "Aku pernah berdoa agar nasib buruk menimpa salah satu pejabat senior di kementerian. Ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Itu karena ia mulai menerapkan keputusan feminis," kata salah satu ulama, merujuk pada Mantan Menteri Gosaibi, seperti dilansir koran al-Eqtisadiah.
Ulama lain mengatakan, adalah tugas pemerintah untuk mempekerjakan perempuan, tapi tidak untuk memutuskan di mana mereka harus bekerja. "Saya peringatkan, jangan memicu hasutan, kami hanya datang ke sini untuk memberikan saran, apa yang Anda lakukan telah melempar putri kami di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai."Setelah diserang bertubi-tubi, Sang Menteri membela keputusan untuk mempekerjakan perempuan. Ia mengingatkan, di era Nabi Muhammad, perempuan punya peran penting dalam perekonomian. Bahkan istri Rasulullah adalah seorang saudagar. Pak Menteri menambahkan, lebih masuk akal jika perempuan, ketimbang laki-laki yang menjual pakaian dalam untuk kaum hawa. Menteri lebih lanjut mengatakan, para tokoh agama sebaiknya menggugat ke pengadilan jika melihat keputusannya itu melanggar hukum.
http://news.liputan6.com/read/475783...ker-arab-saudi
Bagaimana di INDONESIA?
Urus 2,3 Juta TKI di Malaysia, Menakertrans Minta Publik Adil
Thursday, 20 December 2012 11:18
Menakerstrans Muhaimin Iskandar
Jakarta, Sitinjaunews - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Malaysia menegaskan besarnya harapan adanya perbaikan perlindungan TKI. Kritik terhadap kinerja Pemerintah dalam mengurus TKI pun kembali mengemuka. Lantas seberapa militan sesungguhnya upaya pemerintah mengurus TKI di negeri orang?
Data dari Atnaker menunjukkan dari total 1.324 kasus TKI PLRT yang masuk hingga September 2012, sebanyak 1.112 kasus (84 persen) bisa diselesaikan lewat jalur mediasi, 97 kasus masuk ke Jawatan Tenaga Kerja (JTK) setempat dan sisanya ke pengadilan. Sementara untuk 590 kasus TKI sektor formal yang masuk (manufaktur, perkebunan, konstruksi, jasa), Atnaker berhasil menuntaskan 560 kasus (95 persen) dengan mediasi, dan sisanya baru ke JTK dan pengadilan. Nilai santunan yang dibayar kepada TKI hingga November 2012 adalah Rp136.410.593, meningkat 300 persen dibanding total santunan tahun lalu sebesar Rp44.973.465, meskipun jumlah kasusnya sama (8 kasus).
Sementara untuk kasus santunan kematian, jumlah santunan 2012 menurun drastis. Penyebabnya adalah angka kematian TKI di Malaysia tahun 2012 adalah 75 orang, menurun drastis dibanding 2011 (109). Penyebab utama kematian adalah kecelakaan maut di jalan raya/tempat kerja dan sakit. “Penanganan klaim asuransi TKI pun cukup positif. Dari 580 kasus, Atnaker telah menuntaskan 392 kasus (67 %) , dalam proses pencairan 161 dan sisanya (27) tidak bisa diklaim,†urainya. Karena pengurusan kasus yang intensif, sambung Dita, overturn/keluar masuk TKI di shelter pun sepanjang 2012 cukup berimbang sehingga tidak menumpuk. Dari 662 TKI yang masuk shelter termasuk empat bayi, 628 orang sudah dipulangkan/keluar. Untuk mengurus 1,1 juta TKI legal dan 1,2 juta TKI ilegal di Malaysia, baik di Semenanjung maupun Malaysia Timur, ada 70 home staff dan 250 local staff. Cukup njomplang bila dibandingkan dengan Propinsi Gorontalo, misalnya, yang memiliki 5.825 orang PNS untuk melayani 1.040.000 jiwa. Atau dengan Kabupaten Klaten yang berpopulasi 1,1 juta jiwa dan diurus oleh 15.700 PNS,†terang Dita. “Maka publik sebaiknya melihat persoalan secara proporsional dan adil. Hal-hal positif yang sudah dilakukan semestinya juga diapresiasi dan dicatat. Tentu saja segala kekurangan yang masih terjadi tetap harus disampaikan sebagai koreksi untuk langkah perbaikan,†imbuhnya.
http://www.sitinjaunews.com/berita/m...0055?task=view
Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda
70 Persen TKI Kita itu, Jenisnya Perempuan
Jakarta | Jumat, 24 Juni 2011 19:03 WIB
Jurnas.com | MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Linda Amalia Agum Gumelar mengatakan 70 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah perempuan. Oleh karena itu, program-program kedepan penting untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja khususnya perempuan. “Perlu program-program untuk pemberdayaan perempuan karena 70 persen TKI di Luar negeri adalah perempuan,†kata Linda Gumelar usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/6). Terkait keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, Linda menjelaskan, kementeriannya akan mendukung dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.
Ke depan, kata Linda, harus lebih diperketat dan meningkatkan pemahaman dari perempuan-perempuan yang akan dijadikannya TKI ke luar negeri. Ditanya soal jumlah anggaran untuk pemberdayaan perempuan, menurut Linda, anggaran di kementerian (PP dan PA) tidak banyak karena hanya untuk menyusun kebijakan. Anggaran di Kementerian PP & PA tidak sampai Rp 1 triliun. Menurut Linda, bicara perempuan dan laki-laki tentu akan bicara anak, jender, dan bicara perlindungan anak. “Itu semua ada di hampir semua sektor atau institusi, misalnya perdagangan, kesehatan, PU, koperasi dan UKM, dan lain-lain. Kami menyusun kebijakan, evaluasi dan monitoring kebijakan,†katanya. Linda juga mengungkapkan bahwa masalah ilegal (human, red) trafficking sebagai masalah serius yang menjadi perhatian.
http://www.jurnas.com/news/32599/Lin...daya/Perempuan
---------------------------
Di Saudi Arabia, asal agama Islam diturunkan ke muka Bumi ini, ulamanya sangat keras dalam menghormati dan memuliakan kaum wanita. Wanita itu tidak ada kewajiban mencari nafkah, sebab yang wajib bekerja mencari rezeki itu adalah suaminya, ayahnya atau saudara lelakinya. Jadi jangankan bekerja di luar rumah, bekerja di dalam rumah pun, di negeri itu kaum ibu/wanita terkadang mereka berikan kebebasan untuk mengerjakan urusan dalam rumah tangga, sehingga kebutuhan tenaga kerja pembantu menjadi mutlak. Jadi jangankan membolehkan wanita mereka bepergian keluar negeri, selagi keluar rumah saja bila tanpa muhrimnya, mereka larang keras. Apalagi sampai bepergian ke luar negeri seorang diri, untuk bekerja pula, jelas itu sebuah kutukan bagi masyarakat Saudi. Maka wajar saja para Ulamanya sampai akan mendo'akan sang Menaker mereka agar kena azab sampai mati, kalau tetap mau mengizinkan wanita boleh bekerja di negeri itu
Realitas itu sangat kontras dengan negara kita. Meskipun Indonesia itu adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, banyak sekali aturan-aturan syariat Islam yang tidak ditaati dalam urusan memperkerjakan kaum wanitanya yang beragama Islam (muslimah). Selain mengizinkan bekerja untuk wanita, Pemerintah Indonesia bahkan mengizinkan para wanitanya untuk bekerja di luar negeri, tanpa muhrim sekali pun!. Dan ini ironisnya, di dunia saat ini, diantara negara-negara yang penduduk muslimnya mayoritas di negaranya, hanya Indonesia yang masih mengizinkan kaum wanitanya untuk bekerja di luar negeri. Bahkan negara-negara muslim yang miskin di Afrika dan di Asia (seperti Bagladesh misalnya), sudah lama menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita mereka ke luar negeri. Jadi tinggal pejabat Indonesia saja dengan muka tembok atau 'ndableg', masih mengizinkan hal itu berlangsung diantara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Itulah sebabnya, saya berani mengatakan, seandainya Muhaimin Iskandar itu menakernya Arab Saudi saat ini, dia pastilah di do'akan mati pula oleh para ulama disana. Dan bahkan bisa jadi, kalau sampai kebijakan yang diambil Menaker RI yang mengirimkan wanita-wanitanya keluar negeri (70% TKI itu ternyata wanita), bukan hanya mereka do'akan mati saja, kemungkinan di do'akan pula masuk neraka jahannam!
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar